fin.co.id – Dukungan terhadap kelanjutan pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali disuarakan. Kali ini, Kerukunan Bubuhan Banjar Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, menyatakan kekecewaan atas seruan penghentian proyek IKN yang dilontarkan Forum Purnawirawan Prajurit TNI.
Suhardi, Sekretaris Umum Pengurus Daerah Kerukunan Bubuhan Banjar, menegaskan bahwa pembangunan di IKN merupakan harapan besar masyarakat Kalimantan. Menurutnya, proyek ini bukan hanya agenda nasional, tetapi simbol pemerataan pembangunan yang sudah lama dinanti warga daerah.
"Dengan adanya narasi-narasi dari orang-orang yang tidak senang terhadap IKN dan cenderung untuk membatalkan IKN, maka dengan ini kami memohon kepada Bapak Presiden Republik Indonesia untuk tetap melakukan pembangunan di IKN," ujar Suhardi dalam pernyataan resminya, Minggu, 27 April 2025.
Lebih jauh, Suhardi menilai proyek IKN sebagai bukti konkret komitmen pemerintah untuk membangun Indonesia yang lebih merata. Ia pun mengingatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah berjanji mengoperasikan IKN pada 2028, janji yang menurutnya harus diwujudkan demi kemajuan bangsa.
"IKN merupakan harapan warga Kalimantan sebagai simbol pemerataan pembangunan di Kalimantan. Ini juga merupakan janji Bapak Presiden Republik Indonesia bahwa tahun 2028 akan operasional," kata Suhardi.
Suhardi mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga semangat dalam mendukung kelanjutan proyek IKN. Menurutnya, pesimisme harus dilawan agar Kalimantan dan Indonesia bisa melangkah lebih maju.
"Haram manyawah waja sampai kaputing," tegas Suhardi penuh semangat.
Baca Juga
Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyatakan penolakan terhadap kelanjutan pembangunan IKN, bersamaan dengan delapan tuntutan mereka, termasuk usulan reshuffle kabinet dan penghentian proyek-proyek strategis nasional lain seperti PIK 2 dan Rempang.
Sebagai informasi, pembangunan di IKN bertujuan untuk mengurangi ketimpangan pembangunan, menurunkan beban Jakarta, dan menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan Indonesia tengah dan timur. Proyek ini juga menjadi bagian dari rencana besar pemerintah menuju visi Indonesia Emas 2045. (*)