.png)
Penyidik menaruh perhatian pada rapat yang digelar Nadiem Makarim pada 6 Mei 2020 bersama pejabat Kemendikbudristek dan pihak lain. Rapat tersebut diduga menjadi salah satu dasar kebijakan pengadaan Chromebook, meski sebelumnya, kajian pada April 2020 justru merekomendasikan penggunaan laptop berbasis Windows.
Namun, hanya berselang sebulan, rekomendasi tersebut berubah. Pada Juni 2020, dokumen internal Kemendikbudristek telah merekomendasikan pengadaan Chromebook, yang menjadi produk ekosistem Google.
“Namun sebelum itu ada rapat tanggal 6 Mei 2020 dan oleh penyidik ini yang akan didalami. Nah tentu ada kaitannya juga dengan bagaimana peran dari para stafsus,” jelas Harli.
Dalam kasus ini, dua staf khusus Nadiem, yakni Fiona Handayani dan Jurist Tan, juga ikut disorot. Keduanya diduga terlibat dalam pemufakatan jahat untuk mengondisikan kajian teknis proyek tersebut agar mengarah pada penggunaan Chromebook.
GoTo Pastikan Kooperatif
Di sisi lain, PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk melalui Direktur Public Affairs dan Communications, Ade Mulya, menegaskan komitmen perusahaan untuk menghormati proses hukum yang berjalan. GOTO juga memastikan akan kooperatif terhadap seluruh proses penegakan hukum yang dilakukan Kejagung.
“GoTo menghormati proses hukum yang sedang berjalan sebagai bagian dari upaya mendukung penegakan hukum. Kami bersikap kooperatif dan mengikuti arahan dari pihak berwenang,” kata Ade, dikutip Senin, 14 Juli 2025.
Hingga kini, Kejagung belum menetapkan satu pun tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook. Penyidik masih mendalami semua fakta yang terungkap, termasuk menghitung potensi kerugian negara dalam proyek yang nilainya mencapai Rp9,9 triliun.
Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan dana besar yang seharusnya dialokasikan untuk mendukung program digitalisasi pendidikan di Indonesia. Publik kini menantikan kejelasan hasil penyidikan demi memastikan akuntabilitas pengelolaan anggaran negara, khususnya di sektor pendidikan. (Candra Pratama)
