.png)
fin.co.id - Pemerintah mengundang sekitar 30 perwakilan mahasiswa dari berbagai organisasi kemahasiswaan untuk berdialog di Istana Negara pada Kamis malam, 4 September 2025.
Organisasi yang hadir antara lain Himapolindo, BEM SI Kerakyatan, Fornasossmass, PB HMI, GMNI, GMKI, PMII, SEMMI, KAMMI, hingga Generasi Muda FKPPI. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto, serta Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro.
Isu Terkait Tuduhan Makar
Dalam dialog, Koordinator Media BEM SI Kerakyatan, Pasha Fazillah Afap, membantah tudingan bahwa aksi-aksi mahasiswa bermuatan makar.
“Kami dengan lantang menyatakan tidak ada tindakan makar. Demonstrasi ini adalah murni penyampaian suara rakyat dan mahasiswa. Kalau pun ada yang memancing kerusuhan, itu bukan dari kami,” tegasnya.
Menurut Pasha, tudingan makar justru melemahkan semangat demokrasi. Karena itu, ia mendorong pemerintah membentuk tim investigasi untuk menelusuri isu tersebut.
“BEM SI Kerakyatan menyampaikan bahwa kami dengan tegas menuntut dan menekan Bapak Presiden untuk segera membentuk tim investigasi terkait dugaan makar,” ujarnya.
Dorongan Pengesahan RUU Perampasan Aset
Selain itu, mahasiswa juga menyoroti pentingnya pengesahan RUU Perampasan Aset. Pasha menyebut, desakan ini sudah mereka sampaikan sejak pembahasan di DPR.
Tuntutan serupa juga disampaikan Ketua Umum PB HMI MPO, Handy Muharam.
“Pemerintah juga harus membersamai legislatif untuk segera mengesahkan undang-undang perampasan aset dengan menyelesaikan KUHAP sebagai bentuk pengejewantahan komitmen Presiden Republik Indonesia dalam pemberantasan korupsi,” tegas Handy.
Supremasi Sipil dan Penarikan TNI
Isu lain yang diangkat yaitu terkait keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil. Ketua BEM UPNVJ, Kaleb Otniel Aritonang, menekankan agar pemerintah menegakkan supremasi sipil.
“Kami BEM SI Kerakyatan juga menekankan bahwasannya pemerintah eksekutif, yudikatif, dan legislatif menegakkan supremasi sipil dan tolak militerisme sebab seharusnya militer menjadi alat negara dan harus balik ke barak,” ujarnya.
Penolakan Kriminalisasi Aktivis
