.png)
fin.co.id - Ketua Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian, Jimly Asshiddiqie, resmi mengumumkan langkah awal besar dalam perjalanan reformasi Polri.
Komisi yang baru dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto ini akan segera menggelar public hearing tatap muka untuk menampung aspirasi dan pandangan publik dari berbagai kalangan masyarakat.
Langkah ini menandai arah baru reformasi kepolisian di era Prabowo, yang menekankan transparansi, partisipasi publik, dan profesionalisme institusi Polri.
“Seminggu sekali kami mengadakan rapat pleno, tapi di antara seminggu sekali itu kami manfaatkan untuk mengadakan public hearing, tatap muka, belanja masalah, mendengarkan aspirasi dari berbagai kalangan yang akan kami undang,” ujar Jimly usai rapat perdana Komisi di Mabes Polri, dikutip Selasa, 11 November 2025.
Menurutnya, reformasi Polri tidak bisa hanya dilakukan dari dalam. Dibutuhkan partisipasi masyarakat agar perubahan benar-benar menyentuh substansi, mulai dari perbaikan sistem, etika aparat, hingga peningkatan kepercayaan publik terhadap polisi.
Public Hearing Perdana Digelar Pekan Ini, Undang Ormas dan Tokoh Masyarakat
Jimly mengungkapkan, public hearing pertama akan digelar Kamis pekan depan. Dalam sesi awal tersebut, Komisi akan mengundang Gerakan Nurani Bangsa dan sejumlah tokoh masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kritik, dan gagasan terkait arah reformasi kepolisian.
“Kami akan mendengarkan masukan hingga solusi yang diberikan publik. Namun, masukan itu tidak bersifat mengikat. Nanti tim akan mengkajinya sehingga selama dua bulan pertama mudah-mudahan sudah bisa dirumuskan rekomendasi kebijakan baru dalam rangka reformasi kepolisian ini,” ujar Jimly.
Public hearing ini diharapkan menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dan kepolisian, agar reformasi yang sedang dirancang benar-benar merepresentasikan kebutuhan publik, bukan sekadar perubahan administratif di tubuh institusi.
Komisi Reformasi Polri Berisi Tokoh-Tokoh Besar Lintas Bidang
Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian ini terdiri dari 10 tokoh nasional lintas generasi dan profesi, yang dilantik langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Berikut daftar anggota Komisi Reformasi Polri 2025:
-
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo
-
Kapolri periode 2016–2019 sekaligus Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian
-
Kapolri 2019–2021 Idham Azis
-
Kapolri 2015–2016 Badrodin Haiti
-
Eks Wakil Kapolri Ahmad Dofiri
-
Menko Polhukam periode 2019–2024 Mahfud Md
-
Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra
-
Wamenko Bidang Hukum, HAM, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan
-
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas
Jimly juga mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo meminta tambahan satu anggota perempuan untuk memperkuat representasi gender di dalam komisi.
“Presiden meminta ada keterwakilan perempuan. Jadi nanti akan ada tambahan satu orang lagi di komisi ini,” kata Jimly
