.png)
fin.co.id - Badan Gizi Nasional (BGN) bersiap melakukan langkah besar dalam penguatan sumber daya manusia dengan mengangkat puluhan ribu pekerja menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Pengangkatan ini dijadwalkan mulai berlaku 1 Februari 2026 dan mencakup berbagai jabatan strategis, mulai dari Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), akuntan, hingga tenaga gizi.
Kebijakan ini sekaligus menandai babak baru dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, yang menjadi salah satu prioritas nasional pemerintahan ke depan.
Namun di sisi lain, kebijakan ini juga memunculkan sorotan tajam lantaran kontras dengan nasib guru honorer yang hingga kini masih bergelut dengan gaji minim dan ketidakpastian status.
Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa pengangkatan PPPK dilakukan secara bertahap. Pada tahap pertama, BGN telah merekrut 2.080 formasi PPPK yang resmi berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan terhitung mulai 1 Juli 2025.
“Ini adalah langkah awal untuk memastikan layanan pemenuhan gizi berjalan optimal dengan dukungan SDM yang profesional dan memiliki kepastian status,” ujar Dadan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi IX DPR RI dikutip Jumat, 23 Januari 2026.
Memasuki tahap kedua, BGN membuka 32.000 formasi PPPK tambahan. Dari jumlah tersebut, mayoritas dialokasikan untuk posisi Kepala SPPG, yang memegang peran kunci dalam pengelolaan dan distribusi layanan gizi di daerah.
Rinciannya sebagai berikut:
-
31.250 formasi Kepala SPPG dari lulusan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI)
-
750 formasi akuntan
-
375 formasi tenaga gizi melalui jalur umum
Menurut Dadan, seluruh peserta telah melalui tahapan seleksi yang ketat, mulai dari pendaftaran hingga tes berbasis komputer (CBT). Saat ini, para peserta berada pada fase pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan pengusulan Nomor Induk PPPK.
“Jika tidak ada kendala, pengangkatan resmi sebagai PPPK akan dimulai 1 Februari 2026,” jelasnya.
Tak berhenti di situ, BGN juga berencana kembali membuka seleksi PPPK tahap ketiga dan keempat, masing-masing dengan 32.460 formasi. Rencana ini masih menunggu koordinasi dan persetujuan dari Kementerian PANRB.
Jika seluruh tahap berjalan lancar, total formasi PPPK di lingkungan BGN bisa menembus puluhan ribu pegawai, menjadikannya salah satu rekrutmen PPPK terbesar dalam beberapa tahun terakhir.
