.png)
fin.co.id - Beredar luas di media sosial kabar yang menyebut siswa yang menjalani pembelajaran jarak jauh (PJJ) diwajibkan datang ke sekolah untuk mengambil Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Benarkah informasi tersebut atau hanya sekadar kabar bohong alias hoaks?
Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada kebijakan resmi terkait penyaluran program MBG bagi siswa yang mengikuti pembelajaran daring.
Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sonjaya, menyatakan bahwa pemerintah belum membahas petunjuk teknis distribusi MBG dalam skema PJJ.
“Sampai saat ini, pemerintah belum memutuskan kebijakan pembelajaran online pada anak-anak sekolah,” ujarnya di Jakarta, Selasa (24/3/2026).
Dengan demikian, kabar yang menyebut siswa harus datang ke sekolah saat belajar dari rumah untuk mengambil makanan bergizi tidak memiliki dasar resmi.
BGN menjelaskan bahwa pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis saat ini masih mengikuti mekanisme pembelajaran tatap muka di sekolah.
Artinya, distribusi makanan bergizi kepada siswa hanya dilakukan ketika kegiatan belajar mengajar berlangsung secara langsung di lingkungan sekolah. Belum ada skema alternatif jika sistem belajar kembali dilakukan secara daring.
BGN juga mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam menerima informasi, terutama yang beredar di media sosial tanpa sumber jelas.
Setiap kebijakan resmi pemerintah, termasuk terkait program MBG, hanya akan diumumkan melalui kanal komunikasi resmi.
Langkah ini penting untuk mencegah kesalahpahaman yang dapat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
BGN menegaskan komitmennya untuk memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan optimal, baik dari sisi kualitas gizi maupun sistem distribusi.
Program ini dirancang untuk mendukung kesehatan dan tumbuh kembang siswa, sehingga implementasinya harus tepat sasaran dan sesuai standar.
BGN memastikan, jika ke depan terdapat perubahan kebijakan, termasuk kemungkinan penyesuaian saat pembelajaran daring, pemerintah akan melakukan kajian mendalam terlebih dahulu.
Hasil kajian tersebut nantinya akan disampaikan secara resmi kepada publik agar tidak menimbulkan kebingungan.
“Jika nantinya ada kebijakan baru, tentu akan kami sampaikan secara resmi,” tegas Sony.
