.png)
fin.co.id - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, mengeluarkan peringatan tegas terkait munculnya narasi yang mengarah pada tindakan inkonstitusional terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini merupakan respons langsung terhadap potongan video pernyataan pengamat politik senior, Saiful Mujani, yang belakangan viral di media sosial.
Saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 6 April 2026, Fahri menekankan pentingnya setiap pihak untuk tetap patuh pada konsep demokrasi konstitusional. Ia menilai bahwa memberikan ruang bagi tindakan di luar jalur hukum hanya akan membahayakan stabilitas negara.
"Kita menyarankan agar kita bicara dalam konsep demokrasi konstitusional. Jangan kasih izin dan ruang kepada tindakan inkonstitusional sebab itu nanti berbahaya," ujar mantan Wakil Ketua DPR RI tersebut secara lugas.
Tanggung Jawab Kolektif dan Kondisi Global
Fahri juga meluruskan persepsi publik mengenai pertanggungjawaban pemerintah. Menurutnya, Presiden selaku pemegang kekuasaan eksekutif bukanlah satu-satunya pihak yang memikul beban tanggung jawab. Ia mengingatkan bahwa ada rumpun kekuasaan lain yang juga memiliki peran dan fungsi masing-masing dalam tata kelola negara.
Lebih lanjut, politisi Partai Gelora ini mengajak semua pihak untuk melakukan introspeksi diri di tengah ketidakpastian kondisi global saat ini.
Fokus utama pemerintah saat ini adalah kepentingan masyarakat luas. Kekompakan antar elemen bangsa menjadi kunci menghadapi tantangan dunia. Narasi perpecahan dinilai tidak produktif bagi pembangunan nasional.
"Apalagi kalau kita bicara Pak Prabowo, tidak ada niatnya yang tidak baik. Semua ini kan untuk masyarakat," tambah Fahri.
Polemik Pernyataan Saiful Mujani
Kegaduhan ini bermula dari unggahan mantan Kepala PCO, Hasan Nasbi, melalui akun Instagram pribadinya. Hasan mengkritik keras pernyataan Saiful Mujani dalam sebuah acara diskusi. Dalam potongan video tersebut, Mujani menyinggung peran rakyat dalam peristiwa reformasi 1998 sebagai analogi kekuatan untuk menurunkan kekuasaan.
"Ya hanya kita yang bisa, rakyat, '98 juga tidak akan terjadi kalau rakyat dan teman-teman enggak turun, enggak akan itu MPR akan menurunkan Soeharto," kata Mujani dalam kutipan video yang dipermasalahkan tersebut.
Hasan Nasbi mengungkapkan kekecewaan mendalam atas pernyataan tersebut, terutama karena datang dari seorang profesor ilmu politik dan konsultan riset ternama. Hasan menilai tindakan tersebut berbanding terbalik dengan predikat "pejuang demokrasi" yang sering disematkan pada pihak-pihak terkait.
Kritik Hasan menyoroti fenomena oknum yang hanya mengakui demokrasi jika sejalan dengan kepentingan pribadi atau kelompok, namun beralih ke narasi inkonstitusional saat merasa tidak diuntungkan oleh jalannya pemerintahan yang sah.
