Pemerintah Lempar Wacana Penggabungan Badan Geologi dan BMKG, Puan: Perlu Dikaji Terlebih Dahulu

fin.co.id - Wacana penggabungan Badan Geologi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mendapat perhatian Ketua DPR RI Puan Maharani. Ia menilai rencana tersebut perlu melalui kajian yang matang karena setiap lembaga memiliki tugas, fungsi, serta penganggaran yang berbeda.

Menurut Puan, pemerintah perlu memastikan terlebih dahulu efektivitas penggabungan kedua lembaga tersebut. Kajian yang jelas diperlukan agar kebijakan tersebut benar-benar mendukung penanganan dan mitigasi bencana di Indonesia.

Prabowo Wacanakan Integrasi Badan Geologi dan BMKG

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyampaikan wacana penggabungan Badan Geologi dan BMKG dalam rapat terbatas penanganan bencana di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (7/9/2026). Prabowo mempertimbangkan integrasi kedua lembaga tersebut untuk memperkuat pemantauan potensi bencana di Indonesia.

Wacana itu muncul dengan mempertimbangkan posisi Indonesia yang berada di kawasan Ring of Fire. Melalui integrasi tersebut, pemerintah mempertimbangkan upaya memperkuat pemantauan terhadap potensi bencana.

Puan mengatakan, DPR pada prinsipnya dapat mendukung kebijakan penggabungan apabila hasil kajian menunjukkan langkah tersebut mampu membuat penanganan dan mitigasi bencana menjadi lebih efektif.

"Kami juga merasa bahwa ini perlu dikaji terlebih dahulu. Penganggaran dan tugasnya kan berbeda-beda," kata Puan dalam Konferensi Pers pasca Sidang Paripurna di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa, 8 September 2026.

Puan Soroti Perbedaan Tugas dan Anggaran

Puan menilai perbedaan tugas, fungsi, dan penganggaran menjadi salah satu hal yang perlu pemerintah kaji sebelum mengambil keputusan. Karena itu, kajian harus memberikan gambaran yang jelas mengenai pembagian tugas serta manfaat kelembagaan dari penggabungan tersebut.

Menurutnya, DPR dapat memberikan dukungan jika kajian menunjukkan penggabungan atau penambahan anggaran mampu meningkatkan efektivitas penanganan bencana. Dengan demikian, keputusan tidak hanya mempertimbangkan perubahan struktur kelembagaan, tetapi juga dampaknya terhadap mitigasi bencana.

"Kalau memang setelah dikaji penambahan anggaran tersebut dinilai lebih efektif, tentu DPR akan mendukung hal tersebut," ujarnya.

Puan juga menekankan bahwa kajian perlu menjadi dasar dalam menentukan langkah pemerintah. Dengan kajian yang jelas, pemerintah dapat memastikan kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan penanganan bencana.

Kajian Harus Beri Manfaat untuk Mitigasi Bencana

Lebih lanjut, Puan menegaskan kajian tidak boleh hanya membahas aspek kelembagaan maupun anggaran. Ia meminta pemerintah memastikan setiap keputusan yang diambil benar-benar memberikan manfaat yang lebih besar bagi upaya mitigasi bencana.

Hal tersebut menjadi penting agar wacana penggabungan Badan Geologi dan BMKG tidak sekadar menghasilkan perubahan kelembagaan. Menurut Puan, manfaat terhadap upaya mitigasi bencana harus menjadi bagian penting dalam kajian tersebut.