Kerugian Karhutla Tembus Rp167 Triliun, Legislator PKS Desak Pemerintah Benahi Anggaran dan Pencegahan

fin.co.id - Kerugian ekonomi akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang diperkirakan mencapai Rp167 triliun sepanjang 2026 menjadi perhatian serius Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Slamet.

Ia meminta pemerintah tidak lagi mengandalkan pemadaman ketika kebakaran terjadi, tetapi membenahi kebijakan anggaran dan memperkuat langkah pencegahan sejak dini.

Menurut Slamet, besarnya kerugian tersebut harus menjadi momentum untuk mengevaluasi secara menyeluruh kebijakan pencegahan dan penanganan karhutla. Sebab, dampaknya tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengancam ketahanan pangan, kesehatan masyarakat, perekonomian, serta keberlanjutan ekosistem Indonesia.

“Kerugian hingga ratusan triliun rupiah menunjukkan bahwa karhutla bukan persoalan rutin tahunan yang bisa ditangani dengan respons darurat semata. Pemerintah harus memperkuat pencegahan, memperbaiki tata kelola kawasan hutan dan gambut, serta memastikan tidak ada pembiaran terhadap faktor-faktor penyebab kebakaran,” tegas Slamet, dikutip Jumat, 6 November 2026.

Berdasarkan kajian kerugian karhutla 2026, estimasi kerugian ekonomi berada pada kisaran Rp136–234 triliun. Angka tengahnya mencapai Rp167 triliun atau setara sekitar 0,65 persen dari produk domestik bruto (PDB) nasional.

Sektor Pertanian Menanggung Kerugian Terbesar

Sektor pertanian diperkirakan menanggung kerugian sekitar Rp50 triliun. Sementara itu, sektor kehutanan mengalami kerugian Rp41 triliun dan kerugian akibat emisi karbon juga diperkirakan mencapai Rp41 triliun.

Dampak kebakaran turut terlihat dari meningkatnya persoalan kesehatan masyarakat. Hingga 21 Oktober 2026, tercatat 333.470 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), dengan 75.172 kasus di antaranya dialami balita.

Selain itu, pemodelan lembaga Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) memperkirakan paparan polusi asap selama Agustus–September 2026 menyebabkan sekitar 5.260 kematian dini.

“Yang harus menjadi perhatian kita, dampak karhutla paling berat justru dirasakan masyarakat. Petani kehilangan sumber penghidupan, anak-anak terganggu pendidikannya, masyarakat menghadapi risiko kesehatan, sementara kerusakan ekosistem gambut dan habitat satwa membutuhkan waktu sangat panjang untuk dipulihkan,” ujarnya.

Evaluasi Anggaran dan Pengawasan Perusahaan

Di sisi kebijakan anggaran, Slamet menilai pemerintah perlu mengevaluasi kemampuan pendanaan untuk mencegah dan menanggulangi bencana. Apalagi, ancaman El Niño telah diperingatkan sejak awal tahun, sedangkan anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengalami pemangkasan sekitar 75 persen.

Ia mengingatkan bahwa pencegahan semestinya dipandang sebagai investasi strategis, bukan sekadar pengeluaran pemerintah. Referensi World Bank bahkan menunjukkan setiap satu dolar yang dialokasikan untuk pencegahan dapat menghemat sekitar 30 dolar biaya pemadaman.

Selain persoalan anggaran, Slamet meminta pemerintah memperketat pengawasan terhadap perusahaan pemegang konsesi yang wilayahnya mengalami kebakaran. Menurutnya, penegakan hukum harus menjangkau tanggung jawab korporasi dan tidak hanya menyasar pelaku perorangan.

“Jangan sampai setiap tahun negara mengeluarkan biaya besar untuk memadamkan kebakaran, tetapi akar persoalannya tidak pernah diselesaikan. Perusahaan pemegang konsesi harus bertanggung jawab menjaga wilayah izinnya. Jika ditemukan pelanggaran, penegakan hukum dan kewajiban pemulihan lingkungan harus dilakukan secara tegas,” katanya.