Dorong Keterpaduan Layanan Publik, Ditjen Dukcapil Perkuat Integrasi NIK dan IKD Lintas Sektor

fin.co.id - Pemanfaatan data kependudukan dinilai semakin strategis dalam menopang keterpaduan serta akselerasi pelayanan publik di Indonesia. Melalui penguatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Identitas Kependudukan Digital (IKD), Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri terus mendorong kemudahan akses layanan masyarakat di berbagai sektor.

Dirjen Dukcapil Mendagri, Teguh Setyabudi, mengutarakan bahwa integrasi data kependudukan kini menjadi fondasi utama dalam memverifikasi identitas warga pada beragam sektor prioritas.

"Data kependudukan kini menjadi salah satu fondasi penting dalam proses verifikasi identitas masyarakat, mulai dari pelayanan kesehatan, pendidikan, perbankan, transportasi, hingga perlindungan sosial," kata Teguh kepada wartawan di Jakarta, Senin, 9 November 2026.

Hingga data per 3 November 2026, tercatat sebanyak 7.833 lembaga pemerintah maupun swasta telah menjalin kerja sama resmi dengan Ditjen Dukcapil dalam pemanfaatan basis data kependudukan guna memvalidasi data pengguna layanan.

Integrasi Perlinsos dan Layanan Kelahiran SATUSEHAT

Salah satu terobosan pemanfaatan data kependudukan adalah integrasi IKD dengan Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos). Skema ini mengadopsi mekanisme masuk terpadu (single sign-on), sistem pengenalan wajah (face recognition), serta pencocokan NIK untuk memastikan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran.

Dalam uji coba (pilot project) di Kabupaten Banyuwangi sepanjang tahun 2025, sebanyak 359.079 kepala keluarga berhasil terdaftar dalam sistem terintegrasi ini. Langkah aktivasi IKD juga menyasar para petugas lapangan, seperti pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), serta perangkat desa/kelurahan.

Selain perlindungan sosial, Dukcapil menghubungkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dengan platform SATUSEHAT Kementerian Kesehatan sejak 11 Agustus 2026. Integrasi ini memungkinkan fasilitas kesehatan langsung terhubung dengan administrasi kependudukan untuk menerbitkan akta kelahiran secara otomatis tanpa menuntut orang tua datang langsung ke kantor Dinas Dukcapil.

Pengguna IKD Tembus 25 Juta dan Kehadiran Fitur IKD Plus

Seiring dengan ekspansi ekosistem digital, adopsi IKD di tengah masyarakat mencatatkan peningkatan pesat. Per 3 November 2026, jumlah pengguna IKD telah menembus 25.181.292 jiwa. Melalui aplikasi IKD, masyarakat dapat mengelola KTP elektronik, Kartu Keluarga, serta mengajukan permohonan cetak KK, surat pindah, hingga pembaruan data pendidikan.

Guna memperluas jangkauan registrasi, Dukcapil meluncurkan fitur "IKD Plus" yang memberikan wewenang registrasi jemput bola kepada petugas di lapangan.

"Untuk memperluas jangkauan pelayanan, Dukcapil turut mengembangkan IKD Plus," ujar Teguh.

Trafik Verifikasi NIK Capai 21 Miliar Akses

Tingginya ketergantungan sektor publik terhadap data kependudukan tercermin dari total verifikasi NIK yang telah mencapai sekitar 21,04 miliar kali akses per 3 November 2026, dengan rata-rata trafik harian mencapai 8 juta kali akses melalui metode web service, portal web, face recognition, maupun IKD.

Melalui integrasi NIK dan IKD yang kian solid, Ditjen Dukcapil bertransformasi dari sekadar penyedia dokumen fisik menjadi benteng verifikasi identitas digital nasional. Bagi masyarakat yang membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai aktivasi IKD dan layanan kependudukan, Ditjen Dukcapil menyediakan kanal resmi, kantor dinas daerah, serta layanan call center HALO DUKCAPIL 168.