.png){kind=small}
PKB menyebut ambang batas parlemen 5 persen tetap proporsional dan relevan, sekaligus membuka ruang pembahasan dalam RUU Pemilu.
Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah menilai, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai ketentuan batas minimal partai politik untuk mengusung pasangan calon adalah hal yang rasional.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia memasang target tegas untuk merampungkan dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Ketenagakerjaan pada Oktober 2026.
Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana menyatakan Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki ruang untuk mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden melalui mekanisme sengketa pemilu.
Ketua Umum Militan Gibran 08 Nusantara, Andi Azwan, menanggapi gugatan Denny Indrayana dan sejumlah pemohon lain yang mempersoalkan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Mahkamah Konstitusi (MK).
Berdasarkan petitum yang diajukan, para pemohon tidak hanya meminta MK menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat pendidikan. Mereka juga meminta konsekuensi lebih jauh terhadap status Gibran sebagai Wakil Presiden.
Melalui akun X miliknya, Kamis 24 September 2026, Guntur menyoroti perdebatan antara hakim MK dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengenai Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023.
Ia mengungkapkan telah berkomunikasi dengan Mahfud untuk menanyakan kemungkinan mantan calon wakil presiden pada Pilpres 2024 itu mempertimbangkan diri menjadi pemohon dalam perkara tersebut.
"Sidang MK jadi pertunjukkan publik yang menyingkap ketegangan antara formalitas hukum dan praktik gelap politik di semitar elit yang berkuasa," tulis Henri melalui akun X
Guntur menilai persidangan yang berlangsung di MK menjadi momentum penting untuk melihat lebih jauh persoalan yang dipersoalkan para pemohon.
Ia menilai dinamika politik seharusnya berlangsung dengan mengedepankan keterbukaan serta etika, terutama di tengah perkembangan teknologi dan informasi yang membuat berbagai hal semakin mudah diketahui publik.
Wacana memisahkan pelaksanaan Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) kembali menjadi pembahasan dalam perumusan desain Pemilu 2029.
Denny menyampaikan respons tersebut melalui akun X miliknya, @dennyindrayana, pada Jumat, 25 September 2026.
Menurut dia, langkah hukum yang ditempuh Denny Indrayana ke MK merupakan bagian dari mekanisme konstitusional yang tersedia bagi masyarakat.
Guru Besar Universitas Airlangga (Unair) Henri Subiakto menyoroti jalannya persidangan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membahas gugatan terkait syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak dapat menerima permohonan Andika Adipura yang menguji ketentuan penempatan anggota Polri aktif pada jabatan di luar institusi kepolisian.
DPR menargetkan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan disahkan paling lambat 8 Oktober 2026 sebelum memasuki masa reses.
Legislator PKS Abdul Fikri Faqih mendorong sinkronisasi regulasi pendidikan lewat revisi UU Sisdiknas agar pendidikan gratis mencakup sekolah swasta.
YLKI mendorong pemerintah segera memperkuat penerapan informasi kandungan gula, garam, dan lemak (GGL) pada produk pangan dan minuman kemasan menyusul Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 110/PUU-XXIV/2026.
Menurut dia, kehadiran Gibran dalam persidangan justru menjadi kepentingan Gibran sendiri
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Anwar Usman memilih tidak ikut berkomentar mengenai gugatan terkait ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang tengah berproses di Mahkamah Konstitusi (MK).