.png)
"Visi Presiden Prabowo bukan hanya swasembada. Tetapi Indonesia harus mampu menjadi lumbung pangan dunia,” ujar Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi.
Dia menjelaskan dalam Inpres No. 10 Tahun 2025 ditargetkan 1 juta ton jagung dengan HPP Rp5.500/kg.
Arief menjelaskan, produksi jagung nasional saat ini sudah surplus. Data BPS mencatat, hingga Juli 2025 produksi jagung pipilan kering (KA 14 persen) mencapai 9,45 juta ton, naik 11,08 persen dibanding tahun lalu.
“Alhamdulillah, produksi jagung lebih dari cukup untuk konsumsi nasional dan masih ada surplus untuk ekspor maupun cadangan pemerintah,” jelas Arief.
Hal senada disampaikan Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Dia menambahkan, cadangan beras 4 juta ton aman. Petani lebih memilih menjual ke Bulog.
"Dengan cadangan beras 4 juta ton dan dukungan petani, Indonesia bisa konsisten menuju lumbung pangan dunia," tegas Amran optimistis.
Sinergi lintas sektor, termasuk Polri yang menanam jagung di 138 ribu hektare dan apresiasi Komisi IV DPR, memperkuat program ini.
"Ketahanan pangan adalah jantung dari ketahanan nasional. Mengingatkan kata Bung Karno hidup matinya bangsa ditentukan oleh pangan,” paparnya.
Untuk mendukung program ini, ada 7 Perpres baru yang menyederhanakan distribusi pupuk dan meningkatkan produksi beras rekor.
"Ketahanan pangan bukan semata urusan teknis. Ini adalah isu strategis yang membutuhkan dukungan semua lini kepemimpinan," terangnya.
Jamin Ketersediaan Pupuk untuk Swasembada
Terkait urusan pupuk, pemerintah menunjuk PT Pupuk Indonesia. Tugasnya memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi untuk program lumbung pangan, dengan kapasitas produksi 14,5 juta ton per tahun.
Alokasi 2025 sebesar 9,55 juta ton, dengan penyaluran lebih dari 3 juta ton hingga Mei, dan stok 2 juta ton (1,4 juta subsidi, 600 ribu nonsubsidi).
"Tidak saja di gudang-gudang pabrik. Tapi juga kita pastikan seluruh stok itu sudah tersebar di seluruh wilayah melalui jaringan penjualan kita," kata Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi.
PT Pupuk Indonesia, selaku pelaksana kebijakan pupuk bersubsidi memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga.
