.png)
Hukum Pidana
Dua Undang-Undang Baru Berlaku, Pimpinan Komisi III DPR Sebut Sistem Hukum Indonesia Masuki Era Baru
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyampaikan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP resmi mulai berlaku hari ini.
Mulai 2 Januari 2026, Penghinaan terhadap Presiden dan Lembaga Negara Bisa Dipidana
Mulai 2 Januari 2026, Penghinaan terhadap Presiden dan Lembaga Negara Bisa Dipidana
Pemerintah Tegaskan KUHP dan KUHAP Tak Membatasi Kebebasan Berpendapat dan Demonstrasi
Pemerintah Tegaskan KUHP dan KUHAP Tak Membatasi Kebebasan Berpendapat dan Demonstrasi
Saat POLISI Gak Paham ‘KITAB SUCI’ Hukum Pidana Pasal 34 KUHP Baru, Kapolresta Sleman DIRUJAK Netizen & Mantan Kapolda
Saat POLISI Gak Paham ‘KITAB SUCI’ Hukum Pidana Pasal 34 KUHP Baru, Kapolresta Sleman DIRUJAK Netizen & Mantan Kapolda
Revolusi Hukum Pidana: KUHP Baru, KUHAP, dan UU Penyesuaian Pidana Mulai Berlaku, Apa yang Perlu Anda Tahu?
Revolusi Hukum Pidana: KUHP Baru, KUHAP, dan UU Penyesuaian Pidana Mulai Berlaku, Apa yang Perlu Anda Tahu?
RKUHAP 2025 Dikritik Dosen Hukum: Minim Transparansi, Berpotensi Lemahkan KPK
RKUHAP 2025 Dikritik Dosen Hukum: Minim Transparansi, Berpotensi Lemahkan KPK
Menkum Tanggapi Laporan terhadap Pandji Pragiwaksono: Cek Unsur Pidana di KUHP Baru
Menkum Tanggapi Laporan terhadap Pandji Pragiwaksono: Cek Unsur Pidana di KUHP Baru
'Hujan' Gugatan di MK, Wamenkumham Siap Tempur Akademik Bela KUHP dan KUHAP Baru
'Hujan' Gugatan di MK, Wamenkumham Siap Tempur Akademik Bela KUHP dan KUHAP Baru
KPK Setuju Soal Hak Impunitas bagi Advokat dalam Menjalankan Profesinya
KPK Setuju Soal Hak Impunitas bagi Advokat dalam Menjalankan Profesinya
Saksi Ahli Nilai Sengketa Lahan PT WKM Tak Layak Jadi Perkara Pidana
Saksi Ahli Nilai Sengketa Lahan PT WKM Tak Layak Jadi Perkara Pidana
Tok! DPR Sahkan Revisi KUHAP Menjadi Undang-Undang
Tok! DPR Sahkan Revisi KUHAP Menjadi Undang-Undang
Mahfud MD Ungkap Fakta Hukum Baru Soal Polemik Ijazah Jokowi: Ini Bukan Perdata, Tapi Pidana!
Mahfud MD Ungkap Fakta Hukum Baru Soal Polemik Ijazah Jokowi: Ini Bukan Perdata, Tapi Pidana!
Suami Boiyen Terancam Dipolisikan, Kuasa Hukum Korban Beri Ultimatum hingga 5 Januari 2026
Suami Boiyen Terancam Dipolisikan, Kuasa Hukum Korban Beri Ultimatum hingga 5 Januari 2026
Jampidum: Jaksa Adalah Navigator Utama Transformasi Hukum Pidana Nasional Pasca Berlakunya KUHP dan KUHAP Baru
Jampidum: Jaksa Adalah Navigator Utama Transformasi Hukum Pidana Nasional Pasca Berlakunya KUHP dan KUHAP Baru
Sambut KUHP Nasional 2026, KPK Bersiap Revisi Aturan Internal
Sambut KUHP Nasional 2026, KPK Bersiap Revisi Aturan Internal
Era Baru Hukum Nasional Dimulai, Puan Soroti Pemberlakuan KUHP dan KUHAP
Era Baru Hukum Nasional Dimulai, Puan Soroti Pemberlakuan KUHP dan KUHAP
Dipecat Saja Belum Adil, Komnas HAM: Brimob yang Tewaskan Anak di Tual Wajib Dipidana
Dipecat Saja Belum Adil, Komnas HAM: Brimob yang Tewaskan Anak di Tual Wajib Dipidana
Jalankan Amanat Undang-udang, Komisi III DPR RI Bantah Intervensi Perkara ABK Fandi Ramadhan
Jalankan Amanat Undang-udang, Komisi III DPR RI Bantah Intervensi Perkara ABK Fandi Ramadhan
TERKINI
PILIHAN
