.png){kind=small}
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyampaikan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP resmi mulai berlaku hari ini.
Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional yang baru menandai perubahan besar dalam sistem hukum Indonesia.
Pemerintah menegaskan penerapan KUHP dan KUHAP tidak dimaksudkan untuk mengekang kebebasan berpendapat, berekspresi, maupun hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi melalui aksi demonstrasi.
Pasal 34 KUHP baru menjadi sorotan usai kasus Hogi Minaya. DPR menilai tindakan menghentikan penjambretan adalah pembelaan diri yang tak layak dipidana.
KUHP baru 2026 ditegaskan tetap melindungi kebebasan berpendapat, memperkuat HAM, membatasi delik aduan, serta memodernisasi sistem peradilan pidana.
Forum Dosen Hukum Pidana Indonesia menyampaikan keprihatinan terhadap Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) 2025.
Nama komika Pandji Pragiwaksono belakangan menjadi sorotan setelah muncul kabar bahwa dirinya dilaporkan ke pihak kepolisian.
Wamenkum Eddy Hiariej buka suara soal 21 gugatan KUHP dan KUHAP baru di MK. Pemerintah nyatakan siap tempur secara akademik bela pasal krusial.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyambut positif putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK) yang mempertegas mekanisme hukum terkait penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden.
Sebagai penegak hukum, sudah selayak bila advokat mendapat perlindungan hukum atau impunitas dalam menangani perkara tindak pidana yang sedang ditanganinya
Saksi ahli pidana menilai sengketa patok lahan antara PT WKM dan PT Position seharusnya diselesaikan secara perdata, bukan pidana
Pengesahan dilakukan melalui pengambilan keputusan tingkat II dalam rapat paripurna ke-8 pada masa persidangan II tahun sidang 2025–2026,
Mahfud MD dengan tegas menyatakan bahwa perkara yang melibatkan Roy Suryo cs tidak bisa dibawa ke ranah perdata, melainkan pidana.
Pihak korban secara tegas memberikan tenggat waktu singkat bagi RAA untuk melunasi kerugian sebelum kasus ini resmi dibawa ke ranah pidana.
Jaksa Dituntut Jadi 'Navigator' Utama dalam Transformasi Hukum Pidana Nasional Pasca KUHP dan KUHAP Baru!
KPK mulai mematangkan langkah antisipatif menjelang diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional secara penuh pada 2026.
DPR RI menggelar sidang paripurna pembukaan pada Selasa, 13 Januari 2026. Dalam pidato pembukaannya, Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti mulai diterapkannya KUHP dan KUHAP.
Komnas HAM menegaskan sanksi PTDH terhadap anggota Brimob Bripda Mesias Siahay (MS) dalam kasus dugaan penganiayaan anak hingga tewas di Tual tidak cukup Adil
Komisi III DPR RI tegaskan tidak intervensi kasus hukum ABK Fandi Ramadhan di PN Batam. Habiburokhman sebut pengawasan adalah amanat UUD 1945.
Tim Hukum Muslim melaporkan lima pihak ke Polda Metro Jaya terkait dugaan penistaan agama dalam festival musik The Sounds Project.
Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2026 mendapat respons positif dari praktisi hukum M Arif Sulaiman.